UIN FAS Bengkulu – Dalam upaya memperkuat komitmen mewujudkan perguruan tinggi yang responsif gender, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menyelenggarakan Workshop Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) secara daring pada 2–5 Juni 2026.
Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari perwakilan unsur pimpinan fakultas dan program studi serta dosen dengan komposisi peserta laki-laki dan perempuan yang seimbang. Workshop ini menjadi langkah strategis dalam mendorong integrasi perspektif gender ke dalam perencanaan dan penganggaran di lingkungan perguruan tinggi.
Narasumber kegiatan, Dr. Elfa Murdiana, M.Hum., dari Aliansi Perguruan Tinggi Responsif Gender, menegaskan bahwa terwujudnya perguruan tinggi responsif gender memerlukan komitmen yang kuat dari pimpinan serta dukungan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan seluruh proses perencanaan menggunakan pendekatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
“Melalui GAP dan GBS, perguruan tinggi dapat menyusun rencana dan program kerja yang benar-benar responsif gender sehingga mampu menjawab kebutuhan seluruh sivitas akademika secara adil dan setara,” jelas Elfa.
Ia menambahkan bahwa perencanaan responsif gender menjadi penting karena ketidakadilan gender masih menjadi tantangan dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk di perguruan tinggi. Oleh karena itu, pendekatan responsif gender diperlukan untuk memastikan seluruh program dapat diakses oleh semua pihak, mendorong partisipasi aktif seluruh unsur, memberikan ruang kontrol yang setara, serta menghadirkan manfaat yang dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok.
Workshop ini menargetkan peserta mampu menyusun rencana kerja responsif gender di unit masing-masing, sekaligus memiliki keterampilan dalam menyusun dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam penyusunan program kerja dan anggaran tahun 2027.
Pada kesempatan yang sama, Ahmad Syarifin menegaskan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional, termasuk dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Asta Cita Pemerintah.
“Diperlukan komitmen bersama untuk memperkuat implementasi pengarusutamaan gender melalui pelibatan pusat studi gender dalam proses perencanaan, akademik, maupun penganggaran. Pusat Literasi Keagamaan Gender juga perlu ditempatkan sebagai mitra strategis dalam pengembangan kelembagaan,” ujarnya.
Melalui workshop ini, PSGA UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berharap perspektif gender semakin terintegrasi dalam tata kelola perguruan tinggi, sehingga tercipta lingkungan akademik yang inklusif, adil, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh sivitas akademika.
